Implemnetasi Penyitaan Aset Negara oleh Kejaksaan Akibat Tindak Pidana Korupsi: Guna Memulihkan Kerugian Negara

In Indonesia itself, the consequences of the criminal act of corruption have caused significant losses, the confiscation of corrupt assets is an important action to keep the state from being harmed, this is done to provide a deterrent effect to the perpetrators. in this study using the theory of effectiveness according to Sutrisno (2010) in the journal article Fauziah et al.) . With the right approach, the recovery of state assets can be an important instrument in preventing and prosecuting criminal acts of corruption, as well as increasing public confidence in the legal system. The purpose of this paper is to find out how the recovery of state assets by the high prosecutor's office as a result of corruption offences. The results of the study are expected to provide a comprehensive overview of the role and challenges of the High Prosecutor's Office in recovering state assets, as well as contributing to the improvement of the law enforcement system for corruption in Indonesia. Abstrak Di Indonesia sendiri akibat yang timpul dari tindak pidana koruspsi telah menimbulkan kerugian yang signifikat, Penyitaan aset hasil korupsi merupakan kampanye penting agar negara tidak dipermalukan dan tidak memperoleh akibat yang berat bagi para pelaku. Dalam kajian penulis menggunakan teori efektivitas Menurut Sutrisno (2010) dalam artikel jurnal Fauziah dkk., 2022:370) . Dengan pendekatan yang tepat, pemulihan aset negara dapat menjadi instrumen penting dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahaui bagaimana pemulihan aset negara oleh kejaksaan tinggi akibat dari tindak pidana korupsi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai peran dan tantangan Kejaksaan Tinggi dalam pemulihan aset negara, serta memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Kata kunci : kerugian negara, asset, tindak pidana korupsi