IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN MODAL USAHA DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

This research was motivated by the importance of the village government's role in community empowerment by implementing a business capital assistance program policy in Tulo'a Village, Bone Bolango Regency. The study employed a descriptive qualitative approach, with the research conducted in Tulo'a Village. Data were collected through observation, in-depth interviews with village officials and aid recipients, and documentation. The research focused on the stages of policy implementation, the obstacles encountered, and the program's effectiveness in empowering the community. The findings indicate that the program implementation was designed through participatory village deliberations and addressed key aspects such as recipient criteria, budget allocation, and technical execution. However, the program's effectiveness is still hindered by several factors, including the lack of mentoring and training for recipients and the limited human resources within the village administration. Additionally, some community members are still unable to manage the business assistance sustainably, which affects the optimal outcomes of the empowerment efforts. Thus, although the program has been administratively implemented properly, its success in empowering the community has not been fully achieved. ABSTRAKPenelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat melalui implementasi kebijakan program bantuan modal usaha di Desa Tulo’a, Kabupaten Bone Bolango. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan lokasi penelitian di Desa Tulo’a. Data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam dengan aparat desa dan penerima bantuan, serta dokumentasi. Fokus penelitian mencakup tahapan implementasi kebijakan, hambatan yang dihadapi, dan efektivitas program dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah dirancang melalui musyawarah desa yang partisipatif dan menyentuh aspek penting seperti kriteria penerima, alokasi anggaran, dan pelaksanaan teknis. Namun, efektivitas program masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti tidak adanya pendampingan dan pelatihan bagi penerima, serta keterbatasan sumber daya manusia di pemerintahan desa. Selain itu, sebagian masyarakat belum mampu mengelola bantuan usaha secara berkelanjutan sehingga berdampak pada tidak optimalnya hasil pemberdayaan. Maka meskipun secara administratif program telah diimplementasikan dengan baik, namun keberhasilan program dalam memberdayakan masyarakat belum sepenuhnya tercapai.