ANALISA KEPATUHAN WAJIB PAJAK ATAS IMPLEMENTASI NIK MENJADI NPWP

The government in Indonesia continues to reform policies to improve tax compliance, one of which is the implementation of the Population Identification Number (NIK) as the Taxpayer Identification Number (NPWP). Before the implementation of this policy, NPWP was issued separately from NIK. The registration process is often complex so that people delay registering themselves as taxpayers. Through the integration of NIK into NPWP, all people who have NIK will be automatically registered as taxpayers. This study aims to compare the level of tax compliance in terms of tax revenue, SPT reporting, the number of tax sanctions and the number of tax audits before, during the transition and after the implementation of NIK into NPWP at several Tax Service Offices in DKI Jakarta. The type of data used is secondary data obtained from tax service offices that have been submitted in previous e-research. The population used in this study are taxpayers in DKI Jakarta and with accesses that have been approved by e-research. The research method used is quantitative descriptive. Descriptive analysis is used to summarize the data that has been collected and the data is displayed in the form of graphs, tables or diagrams. The analysis results show that there are significant differences in most KPPs. However, several KPPs show no significant changes. This conclusion provides a more comprehensive picture of the impact of the NIK implementation policy as a NPWP on taxpayer compliance, as well as being the basis for evaluating future policiesPemerintah di Indonesia terus melakukan reformasi kebijakan untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan, salah satunya adalah penerapan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Sebelum implementasi kebijakan ini, NPWP dikeluarkan secara terpisah dari NIK. Proses pendaftaran yang sering kali menjadi kompleks sehingga masyarakat menunda untuk mendafarkan diri menjadi wajib pajak. Melalui integrasi NIK menjadi NPWP, seluruh masyarakat yang memiliki NIK akan secara otomatis terdaftar sebagai wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan tingkat kepatuhan pajak dalam hal penerimaan pajak, pelaporan SPT, jumlah sanksi pajak dan jumlah pemeriksaan pajak sebelum,saat transisi dan setelah implementasi NIK menjadi NPWP pada beberapa Kantor Pelayanan Pajak di DKI Jakarta. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari kantor pelayanan pajak yang sudah diajukan di e-riset sebelumnya. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak di DKI Jakarta dan dengan askes yang sudah disetujui oleh e-riset. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Analisa deskriptif digunakan untuk meringkas data yang sudah dikumpulan dan data ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel maupun diagram. Hasil analis menunjukan bahwa adanya perbedaan signifikan pada sebagian besar KPP. Namun beberapa KPP menunjukan tidak adanya perubahan yang signifikan. Kesimpulan ini memberikan gambaran yang lebih konprehensif tentang dampak kebijakan implementasi NIK sebagai NPWP terhadap kepatuhan wajib pajak, sekaligus menjadi dasar untuk evaluasi kebijakan dimasa depan.