PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR

The crime of sexual abuse against minors is a serious issue faced within the Indonesian legal system. This crime has long-term impacts on the victims and can potentially destroy the future of the child. This study aims to analyze the effectiveness of criminal law policies regarding sexual abuse of minors, as well as the underlying factors contributing to the occurrence of such crimes. This research uses a juridical-sociological approach by collecting secondary data through literature studies and legal documents, as well as primary data through interviews and questionnaires. The results show that although laws related to child protection are in place, the implementation of law enforcement still faces various challenges. Additionally, social and psychological factors influence the frequency of sexual abuse against children. This research recommends an increase in legal socialization and the strengthening of law enforcement to better protect children from sexual crimes. Abstrak Kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur merupakan masalah serius yang dihadapi dalam sistem hukum Indonesia. Kejahatan ini memiliki dampak jangka panjang terhadap korban dan dapat merusak masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan hukum pidana terkait pencabulan terhadap anak, serta faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan mengumpulkan data sekunder melalui studi pustaka dan dokumen hukum, serta data primer melalui wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan yang berkaitan dengan perlindungan anak sudah ada, implementasi penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Selain itu, faktor sosial dan psikologis juga memengaruhi frekuensi terjadinya pencabulan terhadap anak. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi hukum dan penguatan penegakan hukum untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.