A COMPARISON OF DECENTRALIZATION POLICY IN INDONESIA AND MALAYSIA

This study investigates the legal dynamics underlying Malaysia's decentralization system and its comparative analysis with the Indonesian context. Additionally, it seeks to propose a regulatory framework to revamp Indonesia's decentralization policies. Employing a normative legal research approach, this study extensively reviews primary, secondary, and tertiary legal sources. The qualitative analysis of juridical data encompasses the examination of constitutional provisions, legal principles, conventions, and regulations in a systematic, thorough, and comprehensive manner. This method delineates the factual application and correlation to pertinent laws. The findings of this research reveal parallels between Malaysia's asymmetrical decentralization politics and Indonesia's special autonomy model. In Indonesia, the practices are bifurcated into symmetric and asymmetric decentralization. Notably, Malaysia exhibits a distinctive distribution of state sovereignty from the federal government to individual states, thereby granting substantial authority. Conversely, Indonesia's asymmetric decentralization chiefly involves the delegation of authority from the central government to designated special autonomous regions. Conclusively, this research advocates for the adoption of asymmetrical decentralization (special autonomy) as an apt political model for Indonesia's future decentralization endeavors. Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika hukum yang mendasari sistem desentralisasi di Malaysia serta analisis komparatifnya dengan konteks Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengusulkan kerangka regulasi guna merevitalisasi kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, penelitian ini secara ekstensif menelaah sumber hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis kualitatif terhadap data yuridis mencakup pemeriksaan ketentuan konstitusional, prinsip-prinsip hukum, konvensi, dan peraturan secara sistematis, menyeluruh, dan komprehensif. Metode ini menggambarkan penerapan faktual dan korelasinya dengan hukum yang relevan. Hasil penelitian ini mengungkapkan adanya kesamaan antara politik desentralisasi asimetris di Malaysia dan model otonomi khusus di Indonesia. Di Indonesia, praktik desentralisasi terbagi menjadi desentralisasi simetris dan asimetris. Secara khusus, Malaysia menunjukkan distribusi kedaulatan negara yang unik dari pemerintah federal kepada negara bagian, sehingga memberikan kewenangan yang substansial. Sebaliknya, desentralisasi asimetris di Indonesia terutama melibatkan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah otonomi khusus tertentu. Kesimpulannya, penelitian ini merekomendasikan adopsi desentralisasi asimetris (otonomi khusus) sebagai model politik yang tepat untuk upaya desentralisasi Indonesia di masa depan. Kata Kunci: Kebijakan Desentralisasi, Indonesia, Malaysia