Perlindungan Hukum Tanah Adat dalam Konsesi PT. Toba Pulp Lestari Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012

Abstract. This research is motivated by the forest management conflict between the Ompu Umbak Siallagan customary law community and PT Toba Pulp Lestari in Simalungun Regency, North Sumatra. This conflict arose due to the overlapping of the company's concession area with customary land covering an area of 235.71 hectares out of a total of 851 hectares of customary land claims. This research aims to examine the legal protection for customary land in the concession area of PT Toba Pulp Lestari based on Law No. 41 of 1999 concerning Forestry and analyze how the position of indigenous forest management after the Constitutional Court Decision No. 35 / PUU-X / 2012. This research uses normative legal research methods with a legislative approach and case analysis. The results show that Law No. 41/1999 on Forestry and Constitutional Court Decision No. 35/PUU-X/2012 have not been maximized in providing protection to the customary rights of indigenous peoples in North Sumatra, especially the Ompu Umbak Siallagan indigenous community. The requirement for formal recognition from the local government is the main obstacle in fulfilling the rights of indigenous peoples over the management of their customary forests. Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik pengelolaan hutan antara masyarakat hukum adat Ompu Umbak Siallagan dengan PT. Toba Pulp Lestari di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Konflik ini muncul akibat tumpang tindih wilayah konsesi perusahaan dengan tanah adat seluas 235,71 Ha dari total 851 Ha klaim tanah adat.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum bagi tanah adat yang berada pada wilayah konsesi PT. Toba Pulp Lestari berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan menganalisis bagaimana kedudukan pengelolaan hutan masyarakat adat pasca Putusan MK No. 35/PUU-X/2012. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Putusan MK No. 35/PUU-X/2012 belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat adat di Sumatera Utara, khususnya masyarakat adat Ompu Umbak Siallagan. Syarat pengakuan formal dari pemerintah daerah menjadi kendala utama dalam pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan hutan adat mereka.