Penjatuhan Pidana terhadap Oknum TNI dalam Perkara Tindak Pidana Percobaan Pencucian dengan Pemberatan Berdasarkan Keadilan (Studi Putusan Nomor: 278-K/PM.II-08/AD/X/2022)

Abstract. Indonesian National Army as a state instrument has an important responsibility in maintaining security and public order. The verdict of the Jakarta Military Court No. 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 sentenced a TNI officer to 4 months in prison for attempted theft with aggravation. This research analyzes the verdict which is considered not fulfilling a sense of justice, using a normative juridical approach through case studies and legislation. Primary data was obtained from court decisions and laws and regulations, while secondary data was sourced from relevant law books and journals. The analysis was conducted qualitatively to examine the judge's consideration and aspects of justice in the imposition of punishment. The results showed that the sentence of 4 months imprisonment was considered too light and disproportionate, considering the impact on the image of the TNI and public trust. This verdict has not reflected the aspects of agency development, deterrent effect, and justice in society. In terms of the theory of punishment, the sanction does not fulfill the deterrent aspect and is not proportional between the action and the punishment given. It is necessary to adjust the judge's consideration by taking into account substantive justice, the purpose of punishment, and the impact of the decision when determining the severity or leniency of criminal sanctions to ensure the realization of justice and legal certainty. Aggravating factors such as damaging the honor of TNI institutions and the potential for decreased public confidence need to be considered. Abstrak. TNI sebagai alat negara memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Putusan Pengadilan Militer Jakarta No. 278-K/PM.II-08/AD/X/2022 menjatuhkan hukuman 4 bulan penjara kepada oknum TNI dalam kasus percobaan pencurian dengan pemberatan. Penelitian ini menganalisis putusan tersebut yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan, dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui studi kasus dan perundang-undangan. Data primer diperoleh dari putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan, sementara data sekunder bersumber dari buku-buku hukum dan jurnal yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mengkaji pertimbangan hakim dan aspek keadilan dalam penjatuhan pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukuman 4 bulan penjara dinilai terlalu ringan dan tidak proporsional, mengingat dampaknya terhadap citra TNI dan kepercayaan masyarakat. Putusan ini belum mencerminkan aspek pembinaan instansi, efek jera, dan keadilan dalam masyarakat. Ditinjau dari teori pemidanaan, sanksi tersebut tidak memenuhi aspek penjeraan serta tidak proporsional antara tindakan dengan hukuman yang diberikan. Perlunya penyesuaian pertimbangan hakim dengan memperhatikan keadilan substantif, tujuan pemidanaan, dan dampak putusan saat menentukan berat atau ringannya sanksi pidana untuk menjamin terwujudnya keadilan dan kepastian hukum. Faktor pemberat seperti merusak kehormatan instansi TNI dan potensi menurunnya kepercayaan publik perlu dipertimbangkan lebih teliti untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum.