Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Hukum bagi Korban Kasus Revenge Porn

Abstract. Revenge porn, or the distribution of intimate content without consent, is a form of electronic-based sexual violence that has become increasingly prevalent with the advancement of technology. This phenomenon creates serious psychological, social, and legal impacts for the victims, especially women. However, previous legal regulations in Indonesia were unable to provide effective protection and law enforcement against such cases. The enactment of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS) offers new hope in addressing revenge porn offenses comprehensively. This study aims to analyze the legal protection provided to victims of revenge porn based on the applicable provisions, as well as evaluate the criminal liability for the perpetrators of these offenses. Using a normative and juridical approach, this research examines the regulation of revenge porn within the framework of Indonesia's positive law, particularly as outlined in UU TPKS, as well as previous regulations. The conclusion drawn from this research shows that UU TPKS has great potential to provide better legal protection for victims of revenge porn, in terms of prevention, handling, law enforcement, and victim recovery. However, the implementation of this law still faces challenges, such as the limited understanding of law enforcement officers, the lack of evidence, and the ambiguous interpretation of related articles. A more holistic approach is needed to ensure justice for victims and reduce the incidence of revenge porn in Indonesia. Abstrak. Revenge porn, atau penyebaran konten intim tanpa persetujuan, merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik yang semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan teknologi. Fenomena ini menciptakan dampak psikologis, sosial, dan hukum yang serius bagi korban, terutama perempuan. Namun, peraturan hukum di Indonesia sebelumnya belum mampu memberikan perlindungan dan penegakan hukum yang efektif terhadap kasus ini. Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan harapan baru dalam menangani tindak pidana revenge porn secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada korban revenge porn berdasarkan ketentuan yang berlaku, serta mengevaluasi pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Dengan menggunakan metode normatif dan yuridis, penelitian ini mengkaji pengaturan revenge porn dalam kerangka hukum positif Indonesia, khususnya yang diatur dalam UU TPKS, serta ketentuan sebelumnya.Keseimpilan yang dapat diambil dari penelitian menunjukkan bahwa UU TPKS memiliki potensi besar dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban revenge porn, baik dalam aspek pencegahan, penanganan, penegakan hukum, maupun pemulihan korban. Namun, implementasi undang-undang ini masih menghadapi kendala, seperti minimnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan alat bukti, dan multitafsir pasal-pasal terkait. Pendekatan yang lebih holistik diperlukan untuk memastikan keadilan bagi korban dan mengurangi angka kejadian revenge porn di Indonesia.