Mahar dalam Hukum Islam dan Maqasid Syariah: Studi Fenomena Mahar Unik Di Yogyakarta

The dowry is one of the important elements in marriage in Islamic law which has a strategic position, both as a symbol of a man's seriousness in marrying a woman and as a woman's right that must be given by her husband. However, in the last few decades, the unique dowry phenomenon in several regions, including Yogyakarta, has increasingly attracted attention. This phenomenon includes various forms and values of dowry that do not always comply with Islamic legal standards. This research aims to analyze the unique dowry phenomenon in Yogyakarta in the context of Islamic law and Maqasid Syariah. This research uses a qualitative approach with case study methods, interviews and observations of dowry practices among the people of Yogyakarta. The research results show that unique dowries, even though they often appear different from general dowry provisions, can still be understood within the framework of Maqasid Syariah as long as they do not conflict with basic Islamic principles such as justice, benefit and convenience for the bridal couple. [Mahar merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan dalam hukum Islam yang memiliki kedudukan yang strategis, baik sebagai simbol keseriusan pria dalam menikahi wanita maupun sebagai hak wanita yang harus diberikan oleh suami. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, fenomena mahar unik di beberapa daerah, termasuk Yogyakarta, semakin mencuri perhatian. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk dan nilai mahar yang tidak selalu sesuai dengan standar hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena mahar unik di Yogyakarta dalam konteks hukum Islam dan Maqasid Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, wawancara, dan observasi terhadap praktik mahar di kalangan masyarakat Yogyakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahar unik, meskipun sering kali tampak berbeda dengan ketentuan mahar yang umum, tetap dapat dipahami dalam kerangka Maqasid Syariah asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar Islam seperti keadilan, kemaslahatan, dan kemudahan bagi pasangan pengantin].