Manifestasi Variasi Pola Retorika dan Fungsi Bahasa dalam Bingkai Komunikasi Politik: Studi Kasus Praktik Retorika Anggota DPD RI

This study aims to capture the variations in rhetorical patterns and language functions in the context of political communication of the members of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia/DPD RI) for the 2019-2024 period and the implications of this rhetoric for public policy in Indonesia. DPD RI members hold a unique position as they are not party representatives but regional representatives at the national level. This makes rhetorical skills crucial for effectively conveying community and regional aspirations. This study adopts a qualitative approach with analytical descriptive methods, using transcriptions of Committee III of DPD RI meetings with the Minister of Women Empowerment and Child Protection of Indonesia (2019-2024). Data analysis involves identification, reduction, analysis, and interpretation. Results reveal that the rhetorical construction employed by DPD RI members encompasses six distinct patterns: (1) Ethos-Pathos-Logos (E-P-L); (2) Pathos-Logos-Ethos (P-L-E); (3) Logos-Pathos-Ethos (L-P-E); (4) Ethos-Logos-Pathos (E-L-P); (5) Logos-Ethos-Pathos (L-E-P); and (6) Pathos-Ethos-Logos (P-E-L). This study also identified three types of language functions in the rhetoric of DPD RI Members: (1) expressive language functions, such as expressions of greetings and salutations, gratitude, concern, appreciation, and willingness; (2) directive language functions with five categories (interrogative, hope, recommendation, instruction, and request); and (3) poetic language functions in the form of rhymes. The implications of DPD RI Members' rhetoric on public policy and political communication in Indonesia are significant because they can create synergy between DPD RI as a legislative institution and related ministries as representatives of the government in the executive institution. This synergy supports the birth of more effective, responsive, and targeted public policies in handling regional issues through central government policies. AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memotret variasi pola retorika dan fungsi bahasa dalam konteks komunikasi politik Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Periode 2019-2024 serta implikasi retorika tersebut terhadap kebijakan publik di Indonesia. Di ranah politik, kemahiran retorika Anggota DPD RI sebagai anggota legislatif dinilai memiliki daya tarik tersendiri karena karakteristiknya yang bukan perwakilan suatu partai, melainkan perwakilan daerah di tingkat nasional. Oleh karena itu, kemahiran retorika menjadi kompetensi penting yang harus dimiliki oleh Anggota DPD RI agar mampu menyuarakan aspirasi masyarakat dan daerahnya secara efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Sumber data penelitiannya adalah transkripsi rekaman rapat kerja Komite III DPD RI bersama Menteri PPPA RI. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumentasi terhadap transkripsi rekaman rapat tersebut. Teknik analisis data dimulai dengan mengidentifikasi data, mereduksi data, menganalisis data, serta menginterpretasikan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa retorika Anggota DPD RI tersebut terdiri atas enam variasi pola seperti berikut: (1) Ethos-Pathos-Logos (E-P-L); (2) Pathos-Logos-Ethos (P-L-E); (3) Logos-Pathos-Ethos (L-P-E); (4) Ethos- Logos-Pathos (E-L-P); (5) Logos-Ethos-Pathos (L-E-P); dan (6) Pathos-Ethos-Logos (P-E-L). Penelitian ini juga mengidentifikasi tiga jenis fungsi bahasa dalam retorika Anggota DPD RI: (1) fungsi bahasa ekspresif, seperti ungkapan salam dan sapaan, terima kasih, keprihatinan, apresiasi, dan kesediaan; (2) fungsi bahasa direktif dengan lima kategori (interogatif, harapan, rekomendasi, instruksi, dan permintaan); dan (3) fungsi bahasa puitis berupa pantun. Implikasi retorika Anggota DPD RI terhadap kebijakan publik dan komunikasi politik di Indonesia sangat signifikan karena dapat menciptakan sinergi antara DPD RI sebagai lembaga legislatif dan kementerian terkait sebagai perwakilan pemerintah di lembaga eksekutif. Kesinergisan ini mendukung lahirnya kebijakan publik yang lebih efektif, responsif, dan tepat sasaran dalam menangani isu-isu daerah melalui kebijakan pemerintah pusat.