Pemberantasan Mafia Tanah di Indonesia: Dalam Mewujudkan Keadilan dan Kepastian Hukum Bagi Pemilik Tanah

The purpose of this study is to find solutions to prevent and eradicate land mafia in Indonesia. This is because the practice of land mafia in Indonesia has been going on for a long time, and is very worrying and detrimental to the state and society. The urgency of this study is to ensure legal certainty for legitimate land owners from land grabbing by the land mafia. This study uses a normative legal research method, namely a research method using secondary data or library data as its main data supported by primary data. Efforts that can be made to eradicate the land mafia are by changing land data into digital data including digitally integrated land maps. By changing land data digitally, it produces accurate land data so that there is no loophole for the land mafia to claim land belonging to others. The digital land data includes land maps per plot which are contained in the land book and then issued electronic land certificates or hard copy land certificates based on digital data that has one hundred percent accuracy. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari solusi pencegahan dan pemberantasan mafia tanah di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi karena praktik mafia tanah di Indonesia sudah berlangsung sangat lama, sangat mengkhawatirkan dan merugikan negara dan masyarakat. Urgensi dari penelitian ini adalah agar adanya kepastian hukum bagi pemilik tanah yang sah dari perampasan tanah oleh mafia tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan sebagai data utamanya dengan didukung oleh data primer. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberantas mafia tanah adalah dengan merubah data pertanahan menjadi data digital termasuk peta tanah yang terintegerasi secara digital. Dengan merubah data pertanahan secara digital, maka menghasilkan data pertanahan yang akurat sehingga tidak ada celah bagi mafia tanah untuk mengklaim tanah milik orang lain. Data pertanahan secara digital tersebut meliputi peta tanah perbidang yang dimuat dalam buku tanah kemudian diterbitkan sertifikat tanah secara elektronik atau sertifikat tanah berbentuk hard copy berdasarkan data digital yang mempunyai keakuratan seratus persen.