Penguatan Lembaga Pemeriksa Halal dalam Mengatasi Tantangan Sertifikasi Halal di Indonesia

The number of businesses that have been certified halal has yet to reach the targets set by the government. One of the main reasons for this is the limited capacity of Halal Inspection Agencies (LPH), which are authorized to conduct examinations and/or testing of product halalness. This study aims to analyze the role and capacity of LPH in supporting the halal certification process in Indonesia and to identify factors that limit its capabilities, thereby formulating strategies to enhance the capacity of LPH in Indonesia. This research employs a qualitative method with a directed content analysis approach. Primary data were obtained through in-depth interviews with stakeholders in the halal business ecosystem, including MSME business actors and representatives from the Regional Halal Task Force of the Ministry of Religious Affairs. Four LPHs were the focus of this study: 2 nonprofit the halal inspection, a university-based LPH, and a non-profit organization-based LPH. Hindering factors were identified using the Fishbone Diagram model and analyzed within the framework of Moore’s Business Ecosystem, including suboptimal regulations, funding constraints, low awareness among business actors, and the relationship between LPH and the government. The study results indicate that LPH currently functions solely as an executor of halal inspections, with limited capacity that is unevenly distributed to meet regional needs. Therefore, this study recommends that Commission VIII of the DPR RI strengthen oversight of policies regulating LPH, enhance human resource competencies through continuous training, promote cross-agency collaboration and the application of information technology in the halal certification process, and implement public-private partnerships to improve the effectiveness and accountability of halal certification in response to existing challenges.AbstrakJumlah pelaku usaha yang telah tersertifikasi halal masih belum mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah hingga saat ini. Salah satu penyebab utamanya adalah keterbatasan kapasitas Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap kehalalan suatu produk. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan kapasitas LPH dalam mendukung proses sertifikasi halal di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang membatasi kapabilitasnya, sehingga dapat dirumuskan strategi untuk meningkatkan kapasitas LPH di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan directed content analysis. Data primer didapat dari wawancara mendalam dengan stakeholders dalam ekosistem bisnis halal: pelaku usaha UMKM dan perwakilan dari Satgas Halal Kanwil Kementerian Agama. Empat LPH dijadikan fokus dalam penelitian ini: 2 lembaga pemeriksa halal non profit, 1 LPH universitas, dan 1 LPH organisasi non-profit. Faktor penghambat yang diidentifikasi menggunakan model Diagram Fishbone dan dianalisis dalam kerangka Ekosistem Bisnis Moores, mencakup regulasi yang belum optimal, kendala pendanaan, rendahnya kesadaran pelaku usaha, dan hubungan LPH dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LPH saat ini hanya berperan sebagai pelaksana pemeriksaan halal, dengan kapasitas yang masih terbatas dan belum merata sesuai kebutuhan di berbagai wilayah. Dengan begitu, studi ini merekomendasikan agar Komisi VIII DPR RI meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang mengatur LPH, memperkuat kompetensi SDM melalui pelatihan berkelanjutan, mendorong kolaborasi lintas lembaga serta penerapan teknologi informasi dalam proses sertifikasi halal, dan menerapkan kemitraan publik-swasta untuk efektivitas serta akuntabilitas sertifikasi halal sebagai respons terhadap tantangan yang ada.