The Military and ASEAN's Principle of Non-Interference

ASEAN’s principle of non-interference is perhaps one of its most controversial aspects. While it is seen as essential for ASEAN, especially by constructivists, to allow the creation of a shared norm and a common regional identity, detractors note its detrimental effects that hamper further regional integration and prevent ASEAN from effectively dealing with human rights abuses in its member states. This article argues that ASEAN’s principle of non-interference is essentially a byproduct of the military's influence in the politics of some of the members of ASEAN, shaping ASEAN’s identity – and, in turn, its fixation on the principle of non-interference. Essentially, it could be argued that for members of ASEAN, despite its flaws, the principle of self-interference is working as intended. Keywords: ASEAN, Military, Non-interference, Regional Integration, History of ASEAN Prinsip non-interferensi ASEAN mungkin adalah salah satu aspek yang paling kontroversial. Meskipun prinsip ini dianggap penting untuk ASEAN, terutama oleh kaum konstruktivis, untuk memungkinkan terciptanya norma kebersamaan dan terbentuknya identitas Asia Tenggara, para pengkritik menyorot dampak negatifnya yang menghambat integrasi regional lebih lanjut dan mencegah ASEAN dalam menghadapi pelanggaran hak asasi manusia secara efektif di negara-negara anggotanya. Artikel memiliki argumen bahwa prinsip non-interferensi ASEAN pada dasarnya adalah hasil dari pengaruh militer dalam politik beberapa anggota ASEAN, yang membentuk identitas ASEAN – dan pada gilirannya, fokusnya pada prinsip non-interferensi. Pada dasarnya, dapat dikatakan bahwa bagi anggota ASEAN, meskipun memiliki kelemahan, prinsip non-interferensi bekerja sesuai dengan tujuannya. Kata-kata Kunci: ASEAN, Militer, Non-intervensi, Integrasi Regional, Sejarah ASEAN