Penyelesaian Konflik Antara Norma Khusus dengan Norma Khusus Lainnya pada Perkara ‘Pencucian Hasil Kejahatan’ Narkotika dan Perusakan Hutan

This paper will explain about the conflict of norms that arise because there are 2 (two) similar provisions (offenses) in different laws, related to 'laundering of proceeds of the forest destruction crime ' and 'laundering of proceeds of narcotics crime'. Furthermore, it is also discussed which principles must be applied to resolve the conflict of norms, and which provisions (offenses) must be applied in that case. This paper uses a normative research with a conceptual approach, statutory approach, and case approach. Through this paper it is also concluded that in case of a conflict of norms between special norms and other special norms, the most relevant principle to be applied is the juridische/systematische specialiteit principle, and in the context of the conflict of norms that occurred in case of 'laundering of proceeds of the forest destruction crime ' and 'laundering of proceeds of narcotics crime', the more relevant provision (offense) applied is the 'Money Laundering Offense' as regulated in the Money Laundering Law.Tulisan ini akan membahas terkait dengan konflik norma yang timbul karena terdapat masing-masing 2 (dua) aturan yang mirip pada undang-undang yang berbeda, terkait ‘pencucian hasil kejahatan pengrusakan hutan’ dan ‘pencucian hasil kejahatan narkotika’. Selanjutnya, juga dibahas perihal asas apa yang harus diterapkan untuk menyelesaikan konflik norma tersebut, dan ketentuan (delik) mana yang harus diberlakukan dalam peristiwa hukum tersebut. Tulisan ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Melalui tulisan ini juga disampaikan bahwa dalam hal terjadi konflik norma antara norma khusus dengan norma khusus lainnya, maka asas yang paling relevan untuk diterapkan adalah asas juridische/systematische specialiteit, dan dalam konteks konflik norma yang terjadi pada perkara ‘pencucian hasil kejahatan pengrusakan hutan’ dan ‘pencucian hasil kejahatan narkotika’, maka ketentuan (delik) yang lebih relevan diterapkan adalah ‘Delik Pencucian Uang’ sebagaimana diatur dalam UU TPPU