Sinkronisasi dan Konflik Administrasi Kependudukan : Implementasi IKD dan Taring Dukcapil Denpasar

This research investigates the synchronization and conflicts arising within population administration policies in Denpasar, particularly focusing on the implementation of the National Digital Identity (IKD) and the local TARING DUKCAPIL platform maintained by the Denpasar Civil Registry Office (Disdukcapil). The research delves into the challenges that Disdukcapil faces in harmonizing national directives with local needs, considering the unique socio-political landscape of Denpasar. It explores the impact of maintaining dual platforms on the efficiency and effectiveness of governance, as well as the readiness and adaptability of the local population to new administrative systems. Additionally, the study examines how these dual platforms reflect broader issues of governance, where national policy objectives may not always align seamlessly with local realities. The persistence of Taring Dukcapil, despite the national push for the IKD, underscores the complex interplay between centralized policies and localized practices, raising critical questions about the feasibility and effectiveness of such policy implementations. Through a case study approach, this thesis provides insights into the potential consequences of maintaining multiple administrative systems, which may include administrative inefficiencies, public confusion, and the duplication of efforts. Abstrak Penelitian ini menyelidiki sinkronisasi dan konflik yang muncul dalam kebijakan administrasi kependudukan di Denpasar, dengan fokus khusus pada implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) nasional dan platform lokal Taring Dukcapil yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Denpasar. Penelitian ini menelaah tantangan yang dihadapi oleh Disdukcapil dalam menyelaraskan arahan nasional dengan kebutuhan lokal, mengingat lanskap sosial-politik Denpasar yang unik. Studi ini mengeksplorasi dampak keberadaan dua platform ini terhadap efisiensi dan efektivitas tata kelola, serta kesiapan dan kemampuan adaptasi masyarakat lokal terhadap sistem administrasi yang baru. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti bagaimana keberadaan dua platform ini mencerminkan masalah yang lebih luas dalam tata kelola, di mana tujuan kebijakan nasional mungkin tidak selalu selaras dengan realitas lokal. Keberlanjutan Taring Dukcapil, meskipun ada dorongan nasional untuk IKD, menyoroti interaksi kompleks antara kebijakan terpusat dan praktik yang terlokalisasi, sehingga memunculkan pertanyaan kritis tentang kelayakan dan efektivitas implementasi kebijakan semacam itu. Melalui pendekatan studi kasus, skripsi ini memberikan wawasan mengenai potensi konsekuensi dari pemeliharaan beberapa sistem administrasi, yang mungkin mencakup inefisiensi administratif, kebingungan publik, dan duplikasi upaya. Kata Kunci : Administrasi Kependudukan, Identitas Digital, Sinkronisasi Kebijakan, Tata Kelola Lokal