CERTAINTY OF CRIMINAL LAW OF BRIEF MONEY TO RECOVER STATE LOSSES

The crime of replacement money is closely related to the crime of corruption as regulated in Article 2 and Article 3 of Law Number 31 of 1999 jo. Law Number 20 of 2001 states that there is an element of state financial loss. The benchmark for the success of recovering state losses is not only measured by the amount of replacement money decided by the court and how many assets were confiscated, confiscated or auctioned by the executing attorney but the most important thing is how much replacement money was deposited by the executing prosecutor. to the state treasury. This is a legal and factual benchmark for the recovery of state losses resulting from criminal acts of corruption from a long legal process, namely the stages of inquiry, investigation, prosecution and court trial to the verdict and execution of the decision by the executing prosecutor. The success of recovering state losses in Indonesia by using additional criminal compensation in the criminal justice system has not been able to recover state losses and therefore has not provided legal certainty. Abstraks: Tindak pidana uang pengganti erat kaitannya dengan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengatur tentang kerugian keuangan negara. Keberhasilan pengembalian kerugian negara tidak hanya diukur dari besarnya uang pengganti yang diperintahkan pengadilan atau aset yang disita, dirampas, atau dilelang oleh jaksa eksekutor. Jaksa eksekutor menentukan berapa besar uang pengganti yang betul-betul disetorkan ke kas negara. Hal ini menjadi tolok ukur hukum dan fakta dalam menilai pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, setelah melalui proses hukum yang panjang yang meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sidang di pengadilan, dan eksekusi putusan oleh jaksa eksekutor. Namun, pemanfaatan pidana uang pengganti tambahan dalam sistem peradilan pidana Indonesia belum mampu mengembalikan kerugian negara secara tuntas dan dengan demikian belum memberikan kepastian hukum yang diharapkan. Kata Kunci: Kepastian Hukum, Kejahatan, Uang Ganti Rugi, Kerugian Negara